SUMENEP, Rettro.id – Persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kecamatan Masalembu mulai mendapat sorotan politik. Anggota DPRD Sumenep Daerah Pemilihan (Dapil) 7 Kepulauan, Darul Hasyim Fath, meminta persoalan tersebut tidak dipolitisasi.
Darul meminta semua pihak menahan diri dan memberi ruang kepada kepolisian untuk bekerja mengungkap berbagai persoalan hukum yang terjadi di wilayah kepulauan tersebut.
Termasuk soal dugaan pencurian dan penangkapan pelaku. Menurutnya, penanganan perkara tidak selalu bisa dilakukan secara instan karena polisi membutuhkan proses untuk mengungkap kasus secara utuh, termasuk kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas.
“Persoalan kamtibmas, termasuk penangkapan maling, ini serius dan harus ditangani. Tapi berikan kesempatan kepada aparat untuk bekerja secara profesional sesuai prosedur,” kata Darul. Kamis (13/8/2026).
Politisi PDI Perjuangan itu mengingatkan, masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana sebaiknya melapor melalui jalur resmi. Dengan begitu, informasi dapat ditindaklanjuti aparat berdasarkan fakta dan bukti.
Darul tak ingin persoalan kamtibmas justru berkembang menjadi konflik sosial. Apalagi jika masyarakat mulai saling curiga akibat informasi atau opini yang belum teruji kebenarannya.
“Jangan sampai persoalan ini membuat masyarakat terpecah atau saling mencurigai. Semua pihak harus ikut menjaga Masalembu tetap kondusif,” ujarnya.
DPRD Sumenep, kata Darul, mendukung langkah kepolisian dalam menjaga keamanan Masalembu. Ia meyakini aparat memiliki mekanisme dan prosedur dalam menangani setiap laporan maupun dugaan tindak pidana.
Namun, dukungan terhadap polisi bukan berarti pengawasan publik harus dihentikan. Kritik tetap diperlukan, tetapi harus berbasis fakta dan disampaikan secara proporsional.
Darul bahkan mengingatkan agar tidak ada pihak yang sengaja “mengorkestrasi” situasi dengan membangun opini berlebihan sebelum proses hukum selesai.
“Jangan mengorkestrasi keadaan sehingga persoalan yang sedang ditangani polisi justru berkembang menjadi kegaduhan. Beri ruang kepada polisi untuk bekerja, tetapi tetap kita kawal secara objektif,” tegasnya.
Bagi Darul, persoalan Masalembu bukan tentang siapa yang paling keras bersuara. Yang jauh lebih penting adalah memastikan gangguan kamtibmas ditangani hingga tuntas, proses hukum berjalan dan masyarakat kembali merasa aman. (*)
