JAKARTA, Rettro.id – Majalah asal Inggris, The Economist, menyoroti arah pemerintahan Prabowo Subianto. Dalam artikel terbarunya, media tersebut menilai kebijakan ekonomi dan politik pemerintah mulai membawa Indonesia ke jalur yang berisiko, baik terhadap stabilitas fiskal maupun kualitas demokrasi.
“Prabowo Subianto sedang mengikis keuangan negaranya dan juga demokrasinya,” tulis The Economist seperti dikutip IDN Times, Jumat (15/5/2026).
Sorotan utama diarahkan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan 80 ribu koperasi desa yang disebut dapat menyedot hingga 10 persen anggaran negara. Di tengah tekanan ekonomi global dan krisis energi dunia, The Economist menilai beban fiskal Indonesia semakin berat dan berpotensi memicu guncangan ekonomi jika tidak dikendalikan.
Media tersebut bahkan memberi peringatan tegas kepada pemerintah. “Prabowo harus mengubah arah atau menghadapi risiko krisis,” tulisnya. The Economist menyebut pemerintah kini berada di persimpangan sulit, memangkas proyek populis, mengurangi subsidi energi, atau melampaui batas defisit anggaran 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Semua opsi dinilai memiliki konsekuensi politik yang tidak ringan.
Tak hanya soal fiskal, kekhawatiran investor juga ikut disorot. The Economist mencatat arus modal asing sebesar 6 miliar dolar AS keluar dari Indonesia sejak pemerintahan Prabowo berjalan. Dalam periode yang sama, nilai tukar rupiah disebut melemah hingga 11 persen terhadap dolar AS dan menyentuh titik terendah dalam sejarah.
Di bidang demokrasi, kritik yang dilontarkan lebih tajam lagi. The Economist menilai ruang oposisi dan kritik publik makin menyempit. Oposisi legislatif disebut “hampir dilumpuhkan”, sementara wacana penghapusan pemilihan langsung kepala daerah dianggap sebagai alarm mundurnya demokrasi Indonesia.
“Civil society diintimidasi. Hanya sedikit ruang bagi perbedaan pendapat dan pertarungan gagasan,” tulis media tersebut.
Pada bagian akhir artikelnya, The Economist mengingatkan bahwa Indonesia pernah dipuji sebagai salah satu kisah sukses demokrasi Asia pasca-Reformasi 1998. Namun capaian itu dinilai bisa tergerus apabila kritik publik terus dibatasi dan ruang oposisi dipersempit.
“Perbedaan pendapat yang tidak mendapat saluran dalam politik akan tumpah ke jalanan,” tutup artikel tersebut. (*)
