JAKARTA, Rettro.id – PDI Perjuangan menegaskan DPR tidak boleh sekadar menjadi stempel pemerintah. Jika seluruh fraksi hanya mengikuti kehendak eksekutif tanpa kritik dan pengawasan, kondisi tersebut dinilai tak berbeda dengan praktik pada era Orde Baru.
Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, mempertanyakan relevansi lembaga legislatif apabila seluruh fraksi di DPR hanya menyetujui kebijakan pemerintah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?” kata Deddy, mengutip Kompascom, Sabtu (20/6/26).
Pernyataan itu disampaikan Deddy untuk merespons Sekjen Partai Golkar Muhamad Sarmuji yang sebelumnya mempertanyakan fungsi “penyeimbang” yang kerap disuarakan PDIP dalam konfigurasi politik saat ini.
Menurut anggota Komisi II DPR RI tersebut, fungsi penyeimbang yang dimaksud adalah menjalankan mekanisme checks and balances terhadap kekuasaan dan jalannya pemerintahan.
Deddy menilai kondisi saat ini membuat fungsi pengawasan DPR berpotensi melemah karena mayoritas kursi parlemen dikuasai partai-partai yang juga berada di dalam kabinet pemerintahan.
“Dalam kondisi mayoritas kursi dikuasai oleh partai-partai yang juga duduk di kabinet, sulit membayangkan fraksi-fraksi tersebut mau, mampu, dan berani menyampaikan kritik atas penyimpangan atau memberikan pendapat yang berbeda,” ujarnya.
Ia menegaskan, peran penyeimbang bukan berarti selalu menolak kebijakan pemerintah. Sebaliknya, DPR harus tetap mendukung kebijakan yang dinilai baik, namun tetap memiliki keberanian dan kemandirian untuk memberikan kritik, masukan, serta pandangan berbeda ketika diperlukan.
Deddy juga mengingatkan bahwa jika seluruh partai politik berada dalam lingkaran kekuasaan, maka fungsi kontrol terhadap pemerintah berpotensi bergeser ke ruang publik melalui aksi demonstrasi.
“Jika semua parpol berada di dalam pemerintahan, maka fungsi checks and balances justru akan berlangsung di jalanan. Coba cek, apakah partai-partai yang memiliki menteri di kabinet berani menyampaikan kritik terhadap menteri mereka atau pemerintahan secara umum?” tegasnya. (*)
