JAKARTA, RETTRO.ID – Alarm fiskal daerah tampaknya mulai berisik, dan kali ini bukan dari bendahara Negara, melainkan langsung dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Dalam rapat bersama DPR RI, Tito mengungkap fakta yang bikin dahi berkerut, lebih dari 300 daerah ternyata terlalu “royal” menggaji pegawai.
Belanja pegawai mereka bahkan menembus lebih dari 30 persen APBD angka yang jelas-jelas melanggar rambu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.
Temuan ini disampaikan Tito dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).
Suasananya serius, tapi pesannya cukup jelas: kalau anggaran daerah diibaratkan dompet, sebagian sudah mulai “tipis sebelum tanggal tua”.
Lonjakan belanja ini dipicu rekrutmen besar-besaran PPPK untuk menampung tenaga honorer seperti guru dan tenaga kesehatan. Melansir Tribun, Kamis (2/4/2026)
Masalahnya, gaji mereka kini dibebankan ke APBD yang bagi daerah dengan fiskal lemah, terasa seperti harus menanggung cicilan baru tanpa kenaikan gaji.
Situasi bisa makin menantang jika transfer dana dari pusat ikut menyusut. Karena itu, Tito mendorong pemerintah daerah untuk mulai berhemat bukan sekadar wacana, tapi aksi nyata. Mulai dari memangkas perjalanan dinas hingga merampingkan rapat-rapat yang kadang lebih panjang dari hasilnya.
Sebagai contoh, Kabupaten Lahat disebut berhasil menghemat ratusan miliar rupiah untuk menutup kebutuhan gaji PPPK, sebuah bukti bahwa efisiensi bukan sekadar jargon, tapi bisa jadi penyelamat.
Tito juga mendorong daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama lewat optimalisasi pajak sektor usaha.
