Prabowo Akui MBG Banyak Kekurangan, 353 Orang Dipecat dan 13 Tersangka Korupsi

Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026). (Foto: @SetkabRI)

JAKARTA, RETTRO.ID – Presiden RI Prabowo Subianto mengakui pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih diwarnai banyak kekurangan. Bahkan, pemerintah telah menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap ratusan orang dan menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus korupsi yang berkaitan dengan program tersebut.

Pengakuan itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Pernyataan tersebut ditayangkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat (23/10/2026).

“MBG strategis. MBG vital. Banyak kekurangan dalam pelaksanaan MBG, kita akui,” ujar Prabowo, mengutip Kompas Jumat (23/10/2026).

Prabowo membeberkan, sebanyak 13 orang telah menjadi tersangka dalam kasus korupsi terkait MBG. Selain itu, Kejaksaan Agung telah memeriksa 203 orang, sedangkan 353 orang diberhentikan dengan tidak hormat.

Tak berhenti di situ, sebanyak 2.600 orang lainnya masih dalam proses pemeriksaan Inspektorat Badan Gizi Nasional (BGN).

Rentetan angka tersebut menjadi sorotan di tengah ambisi pemerintah menjalankan MBG sebagai program strategis nasional. Program yang dirancang untuk mendukung pemenuhan gizi anak-anak itu justru menghadapi persoalan dalam pelaksanaannya.

Prabowo pun meminta BGN tidak ragu menindak tegas oknum yang bermasalah. Ia menegaskan, pembenahan harus dilakukan agar pelaksanaan program tidak menyimpang dari tujuan awal.

“Jangan ragu-ragu ya, pecat, bersihkan sampai bersih ya. MBG ini strategis dan sangat penting untuk masa depan anak-anak kita,” tegasnya.

Pernyataan Prabowo sekaligus menegaskan bahwa persoalan MBG bukan semata soal distribusi makanan dan pemenuhan gizi. Pengawasan, integritas pengelola, serta penindakan terhadap pelanggaran menjadi pekerjaan rumah yang tak kalah penting.

Sebab, program yang menyasar kebutuhan dasar anak-anak itu membutuhkan pengelolaan yang bersih dan akuntabel. Tanpa pengawasan ketat, tujuan besar MBG berisiko terganggu oleh ulah oknum yang justru merugikan program tersebut. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *