SUMENEP, RETTRO.ID – Penanganan kekeringan di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dinilai perlu diperkuat melalui perencanaan yang matang dan mitigasi jangka panjang. Distribusi air bersih dinilai belum cukup tanpa dukungan infrastruktur serta pemetaan wilayah rawan kekeringan.
Ketua Komisi III DPRD Sumenep, M. Muhri, mendorong penguatan koordinasi lintas sektor agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada bantuan darurat saat masyarakat mulai kesulitan mendapatkan air bersih.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hingga pemerintah pusat untuk memperluas jangkauan penanganan sekaligus menyiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau berikutnya.
Muhri mencontohkan rencana bantuan sumur bor dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang semestinya dipersiapkan jauh sebelum musim kekeringan mencapai puncaknya.
“Harusnya kita semua, termasuk saya, menyiapkan dari awal. Misalnya, rencana bantuan Pemprov itu sebenarnya tiga atau empat bulan lalu sudah harus siap,” ujar Muhri, Minggu (25/10/2026).
Meski menyoroti pentingnya persiapan lebih awal, ia tetap mengapresiasi dukungan pemerintah provinsi yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
“Tidak apa-apa, lebih baik lambat daripada tidak sama sekali,” katanya.
Muhri berharap bantuan sumur bor tersebut segera direalisasikan dan tepat sasaran. DPRD Sumenep, kata dia, akan mengawal pelaksanaannya agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak.
Komisi III Siapkan Evaluasi Bersama OPD
Muhri mengungkapkan, Komisi III DPRD Sumenep telah beberapa kali membahas penanganan kekeringan bersama sejumlah OPD, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR).
DPUTR memiliki sejumlah program yang berpotensi mendukung penyediaan air bersih, di antaranya melalui pengeboran sumur. Namun, keterbatasan kegiatan dan jangkauan program membuat kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah terdampak belum dapat dipenuhi secara optimal.
“Dinas PUTR memiliki kegiatan untuk penyediaan air, baik melalui pengeboran maupun cara lainnya. Itu sudah kita siapkan, tetapi kegiatan yang tersedia memang terbatas,” jelasnya.
Kondisi tersebut, menurut Muhri, membutuhkan dukungan dari berbagai tingkatan pemerintahan. Ia mengaku berupaya menjalin komunikasi dengan Pemprov Jatim, pemerintah pusat, DPR RI, dan DPRD Provinsi Jawa Timur untuk memperluas bantuan bagi warga.
Salah satu bentuk dukungan yang dibutuhkan ialah distribusi air bersih ke desa-desa yang mengalami kesulitan pasokan.
Muhri menyebut anggota DPR RI dari PKB turut membantu penyaluran sekitar 5.000 liter air bersih. Bantuan juga diberikan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Nur Faizin, kepada sejumlah wilayah terdampak.
“Kemarin teman-teman DPR RI dari PKB Sumenep juga membantu sekitar 5.000 liter air,” ungkapnya.
Ia mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam membantu masyarakat. Menurutnya, penanganan kekeringan membutuhkan kolaborasi dan pembagian peran yang jelas agar bantuan dapat menjangkau warga yang membutuhkan.
“Alhamdulillah, semuanya guyub,” tuturnya.
DPRD Dorong Pemetaan Wilayah Rawan Kekeringan
Sebagai langkah lanjutan, Muhri berencana berkoordinasi dengan DPUTR dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumenep untuk mengevaluasi penanganan kekeringan sekaligus memetakan wilayah yang membutuhkan penanganan prioritas.
Ia juga berencana memanggil kedua instansi tersebut guna membahas kebutuhan air bersih, efektivitas program yang telah berjalan, serta kesiapan menghadapi musim kemarau mendatang.
Menurutnya, pemetaan wilayah rawan kekeringan penting agar pembangunan infrastruktur dan distribusi air bersih dapat direncanakan secara lebih terarah. Dengan demikian, pemerintah dapat menentukan daerah prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Muhri berharap sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan para wakil rakyat dapat memperkuat penanganan kekeringan di Sumenep.
Upaya tersebut, tegasnya, tidak boleh berhenti pada pemenuhan kebutuhan air bersih saat kemarau. Pemerintah juga perlu membangun kesiapan jangka panjang agar masyarakat tidak terus menghadapi persoalan serupa setiap tahun.
“Langkah ini harus dilakukan agar tidak hanya membantu masyarakat menghadapi kekeringan saat ini, tetapi juga memperkuat kesiapan dan mitigasi untuk mencegah persoalan serupa ke depannya,” pungkasnya. (*)
