SUMENEP, RETTRO.ID – Pemerintah Kabupaten Sumenep mulai menggeser pendekatan penanggulangan kemiskinan. Bantuan sosial tetap menjadi bagian intervensi, tetapi pengentasan kemiskinan diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat dan strategi berbasis karakteristik wilayah.
Arah kebijakan itu dibahas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat” di Ruang Potre Koneng, Kantor Bappeda Sumenep, Selasa (15/9/2026).
FGD tersebut diikuti sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemangku kepentingan, serta camat wilayah daratan. Kajian difokuskan pada spasial, klasterisasi wilayah miskin, model pengembangan ekonomi hingga pendekatan sosiokultural masyarakat Madura.
Kepala Bappeda Sumenep Arif Firmanto mengatakan, penanganan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial yang bersifat konsumtif.
Menurutnya, karakteristik geografis Sumenep membutuhkan intervensi yang lebih spesifik dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.
“Penanggulangan kemiskinan tidak boleh hanya mengandalkan bantuan sosial bersifat konsumtif, tetapi intervensi yang menyentuh masalah melalui penguatan ekonomi masyarakat lokal dan pendekatan berbasis kewilayahan,” kata Arif kepada Media Center, Kamis (1/10/2026).
Bappeda menetapkan tiga kerangka utama dalam penanggulangan kemiskinan, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
Ketiga strategi tersebut akan diperkuat melalui integrasi program lintas sektor dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Data 2025 menunjukkan persentase penduduk miskin Sumenep mencapai 17,02 persen atau sekitar 188.480 jiwa. Angka tersebut turun 0,76 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya, dengan jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 7.940 jiwa.
Namun, penurunan tersebut dinilai perlu diikuti intervensi yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan sosial.
“Intervensi harus diarahkan tidak hanya pada perlindungan sosial, tetapi juga pada penciptaan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas dan penguatan ekonomi masyarakat,” ujar Arif.
Untuk memperkuat pelaksanaan program, Bappeda mendorong kolaborasi lintas sektor melalui Sinergi Multi Pihak Lawan Kemiskinan (SIMPUL).
Program tersebut melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pertanian, perikanan, ketenagakerjaan, infrastruktur, UMKM hingga pemberdayaan masyarakat.
Sejumlah intervensi telah dilakukan Pemkab Sumenep, mulai dari Universal Health Coverage (UHC), bantuan sosial, bantuan pendidikan dan pangan, hingga perlindungan bagi pekerja rentan.
Sementara dari sisi peningkatan pendapatan, pemerintah mendorong sektor pertanian, perikanan dan UMKM melalui pelatihan keterampilan, job fair serta program padat karya.
Data DTSEN Jadi Penentu Sasaran
Selain strategi wilayah, validitas data menjadi salah satu kunci agar program kemiskinan tidak salah sasaran.
Kepala BPS Sumenep Handoyo Wijoyo mengatakan, masyarakat yang menilai posisi desilnya tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi dapat mengajukan perbaikan melalui mekanisme resmi.
Pengajuan dapat dilakukan melalui operator desa atau kelurahan maupun kanal pemutakhiran data yang tersedia.
Mekanisme tersebut sejalan dengan kebijakan pemutakhiran DTSEN. Masyarakat dapat menyampaikan pembaruan melalui Cek Bansos Kemensos, SIKS-NG melalui operator desa/kelurahan, atau laman resmi DTSEN From BPS https://dtsen-form.bps.go.id/login?redirect=/
Meski demikian, pengajuan pembaruan data tidak otomatis mengubah posisi desil. Penentuan desil tetap didasarkan pada keseluruhan karakteristik sosial ekonomi dan proses pemeringkatan yang berlaku.
“Data akurat menjadi bagian penting dalam memastikan setiap program penanggulangan kemiskinan sasarannya kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” kata Handoyo.
FGD tersebut juga menghadirkan Dr. Didi Supriadi, S.Si., M.Pd. dan Prof. Dr. Mohammad Ali Al-Humaidy, M.Si. Pembahasan diarahkan untuk merumuskan pendekatan pengentasan kemiskinan yang lebih sesuai dengan kondisi wilayah dan karakter sosial masyarakat Sumenep. (*)
