SUMENEP, RETTRO.ID – Target menyiapkan generasi Indonesia Emas 2045 di Kabupaten Sumenep dibayangi persoalan di lapangan. Pencegahan stunting didorong dimulai sejak masa kehamilan, tetapi jumlah tenaga penyuluh keluarga masih terbatas dan serapan anggaran program keluarga berencana baru mencapai 27 persen.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Shodiqin mengungkapkan, Sumenep memiliki 27 kecamatan, namun hanya sekitar 21 tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).
Artinya, satu penyuluh rata-rata harus menjangkau sekitar 17 desa. Padahal, kondisi ideal yang disebut BKKBN adalah satu penyuluh membina sekitar dua desa.
Bahkan, masih terdapat kecamatan yang belum memiliki tenaga penyuluh.
Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam memastikan program kependudukan, keluarga berencana, dan percepatan penurunan stunting benar-benar menjangkau keluarga hingga tingkat desa.
“Tujuan kami tentunya memohon dukungan dan komitmen untuk menyukseskan program-program Kemendukbangga/BKKBN di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Sumenep,” ujar Shodiqin.
Tak hanya persoalan tenaga pendamping. BKKBN juga menyoroti realisasi anggaran program keluarga berencana di Sumenep.
Dari total alokasi sekitar Rp7 miliar, realisasi hingga audiensi berlangsung baru sekitar Rp1,6 miliar atau 27 persen.
Anggaran tersebut digunakan antara lain untuk pelayanan keluarga berencana, percepatan penurunan stunting, serta pendampingan keluarga sasaran melalui kader Tim Pendamping Keluarga.
Di sisi lain, Pemkab Sumenep menegaskan pencegahan stunting harus dilakukan jauh sebelum gangguan pertumbuhan terjadi.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan, intervensi harus dimulai sejak ibu menjalani kehamilan, dilanjutkan setelah persalinan, masa menyusui, hingga anak melewati fase awal pertumbuhan.
“Stunting bagi kami sesungguhnya menjadi konsen penting, karena ini merupakan bagian dari gambaran masa depan bagaimana anak-anak cerdas kita siapkan untuk generasi 2045,” kata Fauzi, Senin (21/9/2026).
Menurut Fauzi, stunting bukan semata persoalan kesehatan. Masalah tersebut berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia yang akan menentukan masa depan daerah dan Indonesia.
Karena itu, penanganannya tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor kesehatan. Pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader, penyuluh, serta Tim Pendamping Keluarga harus bergerak bersama memastikan keluarga mendapatkan informasi dan pendampingan.
Penguatan lintas sektor tersebut dibahas dalam pertemuan Pemkab Sumenep bersama Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Jawa Timur.
Pertemuan turut membahas Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), pelayanan keluarga berencana, serta percepatan penurunan stunting.
Shodiqin berharap keterbatasan tenaga penyuluh dapat ditutup melalui kolaborasi perangkat daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, kader KB, dan unsur terkait.
BKKBN juga meminta anggaran yang telah dialokasikan dapat dioptimalkan hingga akhir tahun dengan tetap mengikuti ketentuan dan regulasi.
“Harapan kami, realisasi anggaran tersebut dapat dioptimalkan sehingga pada akhir tahun anggaran dapat mencapai realisasi yang maksimal,” pungkasnya. (*)
