SUMENEP, RETTRO.ID – Percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep tak bisa lagi berjalan dengan program yang terpisah-pisah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat kolaborasi agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada sektornya masing-masing.
Kepala Bappeda Sumenep Arif Firmanto menegaskan, pertumbuhan ekonomi daerah merupakan kerja bersama yang membutuhkan keterhubungan antar-OPD.
“Keberhasilan percepatan ekonomi Sumenep tidak ditentukan oleh satu OPD, tetapi oleh sinergi seluruh kekuatan yang kita miliki,” kata Arif, Kamis, (1/10/2026).
Menurutnya, sektor UMKM, pertanian, perikanan, investasi, tenaga kerja, pariwisata, infrastruktur hingga digitalisasi harus ditempatkan dalam satu arah pembangunan.
Pengembangan ekonomi, kata Arif, tidak cukup hanya mengejar peningkatan produksi. Sektor pertanian dan perikanan misalnya, perlu didorong hingga tahap pengolahan dan pemasaran agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Di sisi lain, pengembangan UMKM, industri dan perdagangan menjadi ruang kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berperan membuka peluang investasi, sementara Dinas Tenaga Kerja berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pariwisata dan ekonomi kreatif juga dinilai memiliki ruang besar dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah. Sementara pembangunan infrastruktur dibutuhkan untuk memperkuat konektivitas sekaligus memperlancar distribusi barang.
Arif menambahkan, digitalisasi perlu dimanfaatkan untuk memperluas akses pasar. Perbankan juga perlu dilibatkan guna memperbesar akses pembiayaan bagi pelaku usaha.
Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) dibutuhkan untuk memastikan kebijakan pembangunan ditopang data yang memadai.
“Bappeda berperan memastikan seluruh unsur tersebut terintegrasi dalam satu arah pembangunan ekonomi daerah,” ujarnya.
Untuk itu, Bappeda meminta OPD tidak berjalan sendiri-sendiri. Pertukaran data, evaluasi program, pemetaan kendala hingga identifikasi regulasi yang berpotensi menghambat aktivitas ekonomi perlu dilakukan secara bersama.
Program dengan sasaran yang sama juga diminta disinkronkan agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan maupun anggaran.
Ujian berikutnya adalah implementasi.
Arif berharap Roadmap Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan yang tersimpan di meja birokrasi. Roadmap tersebut harus menjadi pedoman bersama pemerintah, dunia usaha, perbankan, akademisi dan masyarakat. (*)
“Roadmap ini harus menjadi dokumen bersama yang memiliki arah implementasi yang jelas,” tandasnya. (*)
